BEKASI itu panas! Bekasi itu Sumpek! Kata-kata yang tidak ‘enak’ itu sering mampir ke kuping saya. Nyaris mengurungkan niat saya setiap berencana mencari rumah, main atau berkunjung ke Bekasi. Tapi benarkah Bekasi seperti itu sih?

+++

DULU, ketika penulis masih Sekolah Dasar (SD), dalam pelajaran geografi selalu ditonjolkan, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Rupanya, masalah tempat di nggal di pedesaan ini juga nyaris dialami negara-negara lain di seluruh dunia. Sayangnya, lambat laun penjelasan itu tampaknya harus direvisi. Menjelang akhir abad 20, sudah hampir separuh penduduk dunia tinggal di perkotaan. Termasuk Indonesia tentunya.

Gambaran ini juga makin menjelaskan prospek kuatu perkotaan sangat tergantung pada sistem manajemen, bagaimana kota itu diatur. Tidak banyak pemerintah di negara berkembang yang mempunyai wewenang, sumber daya, dan tenaga terlatih untuk melayani penduduk mereka yang bertambah sangat pesat dengan lahan, jasa, dan fasilitas yang diperlukan bagi manusia untuk hidup layak.

Hal ini juga dialami oleh Bekasi. Kota yang mendudukan dirinya sebagai kota penyangga. Pembangunan fisik di Bekasi sangat berkembang pesat dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kota Bekasi sebagai kota yang menjadi sentra kegiatan ekonomi. Sayangnya, perkembangan fisik ini tidak dibarengi dengan pengelolaan yang memadai dari segi penataan ruangnya. Akibatnya perkembangan kawasan menjadi tidak seimbang dan memusat di kawasan-kawan tentu, termasuk untuk kawan hijau.

Persoalan penghijauan ini menjadi hal yang tidak mudah di Bekasi. Perkembangan ekonomi yang pesat, membuat lahan-lahan kosong, termasuk yang digunakan untuk lahan hijau, berubah fungsi menjadi lahan bisnis. Ketika pemerinta provinsi ingin mengembalikan fungsi lahan sebagai lahan untuk penghijauan, persoalan lain muncul, karena mungkin harus menggusur satu usaha atau pemukiman penduduk. Yang muncul kemudian adalah persoalan sosial.

Kabarnya Bekasi tempo doeloe adalah Bekasi kota yang eco-polis atau kota yang berkelanjutan, dengan lahan hijau yang luas. Kini, Luas lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bekasi terus berkurang. Kini hanya tersisa 31 ribu hektare saja dari 210 ribu hektare luas wilayah, sementara lahan yang sudah dibangun mencapai 74 persen atau sekitar 155.400 hektare. Data ini menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi.

Kalau kita melihat lukisan atau foto-foto Bekasi masa lalu memang menyenangkan, taman hijau, air jernih dan udara yang segar. Karena kalau kita cari lagi lokasi-lokasi hijau itu, bisa-bisa kita akan kecewa karena sudah menjadi lahan beton semua.

Sebenarnya, memasuki abad baru, masyarakat perkotaan justru makin mencita-citakan back to nature. Mereka menginginkan hidup yang akrab lingkungan dan berkekotaan (urbanized). Banyak hal modern yang dilakukan untuk mendapatkan hidup yang ‘berwawasan lingkungan’ ini. Jelas bukan hal mudah untuk mencapai cita-cita ini, sebab banyak masalah aktual dan kontekstual yang menghadang.

Pembangunan yang sembarangan menghabiskan lahan dan pemandangan alam yang diperlukan bagai lahan hijau dan tempat rekreasi. Benar memang, sekali daerah dibangun dengan prioritas pembangunan fisik, sangat sulit dan mahal untuk menciptakan kembali alam yang terbuka dan bersih.

Belum lagi persoalan limbah pencemaran udara yang luarbiasa di. Dari beberapa data yang pernah dilansir oleh pemerintah atau LSM, 70 persen pencemaran udara di kota besar, termasuk Bekasi, berasal dari emisi gas buang otomoti. Di Bekasi, nyaris seperti Jakarta tingkat pencemaran sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Meski berbagai kebijakan sudah diambil pemprov, tapi tetap saja polusi menjadi momok ‘pembunuh misterius’ yang tetap bergentayangan. Dengan kondisi itu, Bekasi jelas sangat membutuhkan lingkungan hijau. Sayangnya, dari awal perencanaan lahan hijaunya sudah amburadul. Tampaknya bisnis akhirnya mengalahkan lahan hijau yang terbeli.

Memang, untuk menata dan menghijukan kembali Jakarta, tidak semudah membalik telapak tangan. Secara teoritis, Bekasi yang luasnya 210,49 km2, minimal membutuhkan lahan hijau sekitar 40 persen. Dan saat ini, hanya sekitar 6-7 persen. Jumah yang sangat kurang untuk kota sebesar Bekasi ini.

Dalam The Habitat Agenda and An Urbanizing World (1996, UHNCS), sudah dituliskan tentang konsep kota eco-polis. Hal ini dihasilkan dalam konperensi tentang lingkungan hidup di Brazil, Masyarakat dunia makin sadar, mereka butuh suatu ruang yang mendukung penghijuan di perkotaan. Dalam agenda tersebut dijelaskan, kota lingkungan harus menjamin tiga dasar keberlanjutan, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Seorang pakar lingkungan Inggris, William Reesse mengingatkan, untuk menopang keberlangsungan kota, diperlukan 10-10 kali daerah pendukung di sekitarnya.

Untuk menuju kota eco-polis, ada beberapa pertimbangan lain yang perlu diperhatikan yakni landasan pemerataan, etika, dan keadilan. Peradaban manusia yang ada sering membahayakan sistim kehidupan manusia itu sendiri karena cara memakai sumberdaya alam yang tidak bertanggungjawab dan kerap meracuni alam melalui limbah yang dibuang seenaknya.

Belakangan ini, Bekasi sedang berbenah diri dalam penghijauan. Meski kadang-kadang terasa ‘menggelikan’ ( mengapa selalu setelah semua rusak parah, baru bergerak?). Pemerintah provinsi makin sibuk mendata dan menata beberapa lokasi menjadi ruang hijau. Kawasan-kawasan industri mulai digenjot dengan ruang hijau, kemudian, tanaman-tanaman penghijauan mulai digenjot di berbagai sudut kota. Tak cuma itu, beberapa lokasi lain juga dikembalikan fungsinya sebagai ruang hijau..

Menurut, Dr Ir Bian Poen, pakar Perencanaan Tata Kota, pemerintah harus benar-benar menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, menurut Bian, semua ruang hijau yang berubah fungsi, ada ijinnya. Padahal yang berhak mengeluarkan ijinnya adalah Pemprov.

Senada dengan Bian, Prof Ir John Silas, Guru Besar Fakultas Teknik dan Perencanaan di Jakarta menegaskan, RTRW daerah penyangga di luar Jakarta bertujuan merangsang dan memajukan pertumbuhan ekonomi kota, Ini harus dikembangkan atas dasar keterkaitan ekonomi formal dan ekonomi sosial yang berkelanjutan.

Mochtar Mochammad sebagai walikota Bekasi tentu tak sekedar mencari popularitas saja ketika menggerakan aparatnya untuk membenahi lahan dan ruang hijau. Yang perlau diperhatikan, jangan sampai pembenahan lahan hijau itu malah menimbulkan persoalan baru. Kecuali mau melihat Bekasi terkepung masalah sosial dan makin sumpek. Saya sih nggak mau begitu……